Kawasan Ulee Lheue Bakal Didirikan Pos Pengawasan dan CCTV

BANDA ACEH – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh bakal memasang kamera pengawasan Dan CCTV kawasan wisata Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa. Rencana ini untuk mengawasi kawasan tersebut dari perbuatan yang selama ini meresahkan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal, dalam video singkat yang diunggah melalui akun Instagram bernama @-illizasaaduddin. Video diunggah pada Minggu, 20 April 2025.

Pengawasan dan CCTV

“Banyak dari kita yang menyuarakan keresahan terhadap kondisi kawasan Ulee Lheue mulai dari minimnya penerangan, lemahnya pengawasan hingga munculnya pelanggaran-pelanggaran yang mencoreng wajah kota kita,” ucap Illiza, Senin, 21 April 2025. Dia mengatakan Ulee Lheue merupakan kawasan pariwisata yang menjadi  salah satu aset strategis di Banda Aceh dan berpotensi berkembang. Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan prinsip mitigasi bencana.

Selain CCTV yang akan mengawasi selama 24 jam, kawasan tersebut juga rencananya akan ditambah penerangan serta didirikan pos penjagaan.  Guna menata tempat wisata itu menjadi lebih baik, pemko berencana menerbitkan peraturan tentang zonasi pedagang kaki lima (PKL).

“Agar kawasan ini dapat tertata rapi, bersih, nyaman untuk semua dan pedagang atau UMKM dapat berjualan secara nyaman dan naik kelas,” kata Illiza masih dalam video yang sama. Pernyataan Wali Kota Banda Aceh terkait pengawasan kawasan Ulee Lheue sesuai dalam video tersebut turut dibenarkan oleh Juru Bicara Pemerintahan Illiza-Afdhal, Tomi Mukhtar saat dikonfirmasi AJNN, Senin, sore.

“Benar, namun kami ingin sampaikan bahwa, bukan hanya CCTV yang kita pasang,” kata Tomi. Dia mengatakan pemko akan menggunakan dua langkah pendekatan untuk menata kawasan wisata tersebut. Jangka panjang, kata Tomi, Dinas Pariwisata akan menyiapkan rencana jangka panjang melalui Qanun Rencana Induk Pariwisata Kota serta Laporan Analisis Pariwisata. Persiapan menjadikan Ulee Lheue sebagai kawasan strategis pariwisata itu dilakukan dalam 100 hari. Tomi menyampaikan salah satu contoh yang mulai dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi yakni eksekusi pembangunan taman publik di atas lahan beberapa hektar di Ulee Lheue.  Pemko juga akan mendorong masuknya investasi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan kawasan pesisir dan pelabuhan.

“Tentunya kita akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menggarap ini secara serius,” ujar Juru Bicara Pemerintahan Illiza-Afdhal itu. Sementara itu, dalam jangka pendek langkah yang akan dilakukan yakni mulai dari pembangunan dua unit pos penjagaan, penerangan, pemasangan CCTV, serta menetapkan regulasi penertiban kawasan. Wacana jangka pendek ini akan dilaksanakan berbagai dinas. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota (DLHK3), serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik).***

Sumber : AJNN